PP PBSI Masih Membahas Skema Promosi-Degradasi dan Munas

Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI, Susy Susanti (dua dari kiri) dan Sekretaris Jenderal PP PBSI, Achmad Budiharto (dua dari kanan) saat menghadiri konfrensi pers Blibli Indonesia Open 2019 BWF World Tour Super 1000.
Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI, Susy Susanti (dua dari kiri) dan Sekretaris Jenderal PP PBSI, Achmad Budiharto (dua dari kanan) saat menghadiri konfrensi pers Blibli Indonesia Open 2019 BWF World Tour Super 1000.
Nasional ‐ Created by Bimo Tegar

Jakarta | Wabah virus korona benar-benar mengacaukan kalender musim kompetisi 2020. Akibatnya, semua turnamen terpaksa ditunda bahkan dibatalkan, yang kemudian membuat para pebulutangkis hanya bisa berlatih dan berlatih tanpa adanya turnamen yang diikuti. Bukan cuma itu, pandemi ini juga sangat berdampak bagi Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Indonesia (PP PBSI) dalam melakukan proses promosi dan degradasi atlet pemusatan latihan nasional (Pelatnas).

Gara-gara pandemi, program serta agenda PP PBSI, termasuk promosi dan degradasi tahun ini jadi berantakan. Apalagi, masa jabatan kepengurusan mereka akan habis tahun ini. Bahkan, PP PBSI seharusnya melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk pemilihan Ketua Umum pada Oktober ini. Jadi, kondisi saat ini benar-benar membuat PP PBSI dilematis.

Sejauh ini, PP PBSI sudah mengajukan permohonan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk menunda pelaksanaan Munas hingga enam bulan ke depan dari tengat waktu masa jabatan.

“Boleh (ditunda) sampai Juni 2021. Tetapi, kami ada rencana untuk mengadakan bulan November. Promosi dan degradasi tetap jalan seperti biasanya sesuai kewenangan dari binpres (bidang pembinaan dan prestasi, Red),” kata Sekretaris Jenderal PP PBSI, Achmad Budiharto sebagaimana dilansir Jawapos.com.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI, Susy Susanti mengatakan bila pihaknya belum bisa menentukan promosi dan degradasi atlet Pelatnas akan seperti apa. Pasalnya, pada masa kepengurusan yang baru nanti, dia belum tentu menjadi Kabid Binpres lagi.

“Belum tahu ya arahan di atas seperti apa. Kalau masih sama (kepengurusan), mungkin saya bisa memberikan pandangan (promosi-degradasi). Tetapi, ini kontrak sudah mau habis, saya tidak bisa memberikan informasi,” ungkap Susy Susanti.

Lebih lanjut Susy menjelaskan, bila mengacu pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, kepengurusan PP PBSI akan dibubarkan terlebih dahulu sebelum melakukan Promosi dan degradasi atlet Pelatnas. Sebab, PP PBSI harus memilih Ketua Umum dan menjalankan kepengurusan yang baru dulu.

“Nanti atlet dikembalikan ke klub dulu. Setelah itu, pengurus baru yang akan memanggil atlet lagi sesuai SK terbaru,” tuturnya.